Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester dua di kelas XII. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat lulus dari SMA/SMK/MA/MAK. Nah, di semester dua ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan.

Pada awal semester dua ini, kalian akan diajak untuk menyusuri jejak hubungan internasional bangsa Indonesia. Pada akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional.

Setiap negara, termasuk Indonesia, sulit untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Seperti halnya manusia, negara mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya yang dimilikinya, karena sifatnya yang terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, setiap negara harus mengembangkan hubungan atau kerja sama dengan negara lain. Gambar 5.1 di atas merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Nah, untuk dapat mengevalusi peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, baca dan telaah uraian materi yang dipaparkan dalam bab ini.

A.   Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia

1.      Makna Hubungan Internasional

Menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita.

Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna hubungan internasional.

Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsipolitik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

·                     Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

·                     Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.

·                     Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Info Kewarganegaraan

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain:

1.        politik internasional (international politics)

2.        studi tentang peristiwa internasional (the study of foreign affair)

3.        hukum internasional (international law)

4.        organisasi Adminitrasi Internasional (internationalorganization of administration)

2.   Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain.

Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan Negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia.

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut.

a.     Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.          

b.      Faktor ekternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan

untuk:

1.                  membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis;

2.                  membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.                  membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna;

4.                  mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

5.                  memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri;

6.                  meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;

7.                  meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, Bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, Bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional.

Info Kewarganegaraan

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua

bidang, yaitu:

1.                  Bidang publik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional dan kejahatan internasional.

2.                  Bidang privat, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan dan turisme (kepariwisataan)

3.        Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional

Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antarnegara. Jika dalam pergaulan manusia dalam kehidupan bertetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antarnegara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri Bangsa Indonesia?

Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan Pembukaan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, tentang tujuan negara,“...ikut serta dalam perdamaian duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara (founding fathers) yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis.

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yangdikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh pada Indonesia yang baru saja merdeka. Bangsa Indonesia tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaanya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa Bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap Bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia, yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi”..tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”.

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama Bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau konstribusi yang dapat diberikan oleh Bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia.

Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan Bangsa Indonesia.

1.                  Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60

2.                  Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.

3.                  Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negaranegara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.

4.                  Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN(Assosiaciation of South-East Asian Nation) yaitu organisasi negara-negara di kawasan AsiaTenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.

5.                  Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA (South East Asian) Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.

6.                  Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), organisasi negara-negara pengekspor minyak

7.                  (OPEC), dan kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).

8.                  Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari kerja sama tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.

Info Kewarganegaraan

Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta.

1.                  Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

2.                  Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat,

3.                  Meningkatkan perdamaian internasional.

4.                  Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Bacalah berita di bawah ini.

Indonesia Dorong Terus Perdamaian dan Pembangunan Kembali Jalur Gaza

Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam Konferensi Internasional untuk Rekonstruksi Gaza yang diinisiasi oleh Pemerintah Mesir bekerja sama dengan Norwegia (12/10). Konferensi diadakan untuk mengumpulkan donasi bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza setelah terjadi serangan Israel ke wilayah tersebut pada bulan Juli dan Agustus yang lalu. PemerintahIndonesia diwakili oleh Delegasi RI yang dipimpin oleh Ibu Wiwiek Setyawati Firman, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Polhukam.

Dalam pernyataannya, selain menekankan komitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, ketua delegasi Republik Indonesia sekali lagi juga menyampaikan komitmen RI untuk memberikan bantuan seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI senilai USD 1 Juta ketika terjadi invasi Israel ke Jalur Gaza. Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina. Di bidang pelatihan Sumber Daya Manusia misalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia telah menyediakan 128 jenis pelatihan kepada 1257 warga Palestina dalam kerangka New Asian AfricanStrategic Partnership (NAASP).

Komitmen lainnya dari Indonesia adalah juga berupa bantuan pembangungan Pusat Jantung Indonesia di RS As-Shifa, Gaza, dengan kerja sama Islamic Development Bank(IDB) senilai USD 1,6 Juta.  Ketua delegasi RI menyampaikan bahwa bantuan kepada masyarakat Gaza tidak hanya datang dari Pemerintah Indonesia saja, melainkan juga dari Parlemen Indonesia yang telah memberikan bantuan senilai USD 1 Juta dalam bentuk bantan medis pada saat invasi tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut,  Ketua delegasi RI juga menyampaikan agar Pemerintah Mesir dapat memberikan akses yang lebih luas bagi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia melalui organisasi relawan dan saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Bantuan tersebut termasuk lima mobil ambulan yang masih menunggu izin dari Kementerian Luar Negeri Mesir untuk disampaikan ke Jalur Gaza melalui perbatasan pintu Rafah. Bantuan masing-masing ambulan berasal dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Jakarta Raya, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan dua buah dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KBNRP). Bahkan, bantuan lainnya yang telah disampaikan oleh LSM Indonesia sejak tahun 2009 mencapai IDR 135 Milyar. Bantuan tersebut disalurkan ke masyarakat Palestina melalui berbagai macam mekanisme antara lain pembangunan Rumah Sakit Indonesia, beasiswa bagi mahasiswa Palestina untuk belajar di Indonesia, mobil ambulan, dan makanan serta obatan-obatan.

Sumber : http://www.kemlu.go.id

B. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

1. Makna Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Biasanya negara-negara yang menjalin hubungan atau kerja sama internasional selalu menyatakan ikatan hubungan tersebut dalam suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian internasional, diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antarnegara yang mengadakan perjanjian dalam rangka hubungan internasional.

Apa sebenarnya perjanjian internasional itu? Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional menjadi sumber hukum terpenting bagi hukum internasional, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam proses perumusan suatu perjanjian internasional, yang paling penting adalah adanya kesadaran masing-masing pihak yang membuat perjanjian untuk mematuhinya secara etis normatif.

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasionallainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan terutama dalam kegiatankegiatan internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya, Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan ASEAN dengan tujuan melakukan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena alasan berikut.

1.                  Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis.

2.                  Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Berdasarkan dua alasan tersebut, suatu perjanjian internasional yang dibuat secara sepihak karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian internasional harus diperhatikan

asas-asas berikut.

·                     Pacta Sunt Servada, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.

·                     Egality Rights, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.

·                     Reciprositas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

·                     Bonafides, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

·                     Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara

·                     Rebus sig Stantibus, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

Perjanjian internasional mempunyai istilah yang beragam. Pemberian istilah perjanjian internasional didasarkan pada tingkat pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan suatu perjanjian. Adapun istilah lain dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a.      Traktat (treaty)

b.      Persetujuan (agreement)

c.      Konvensi (convention)

d.     Protokol (protocol)

e.      Piagam (statuta)

f.       Charter

g.      Deklarasi (declaration)

h.      Modus vivendi

i.        Covenant

j.        Ketentuan penutup (final act)

k.      Ketentuan umum (general act)

l.        Pertukaran nota

m.    Pakta (pact)

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Hubungan internasional yang dibangun oleh Bangsa Indonesia merupakan pengamalan Pancasila terutama sila kedua yaitu Kemanusian yang adil dan beradab dan merupakan perwujudan sikap saling menghormati dengan bangsa lain yang dilaksanakan dalam bentuk:

1.      menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain;

2.      tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri bangsa dan negara lain;

3.      tidak menyinggung perasaan bangsa dan negara lain;

4.      menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri;

5.    tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.

2. Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

Menurut kalian apa konsekuensi dari corak politik luar negeri yang diterapkan oleh Bangsa Indonesia? Tentu saja kalian akan menyepakati bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tidak memihak pada salah satu negara, akan tetapi negara kita aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif adalah dengan dilakukannya kerja sama internasional dengan negara lain. Kerja sama tersebut biasanya diikat oleh suatu perjanjian internasional.

Apa saja bentuk perjanjian internasional yang sudah negara kita lakukan? Negara kita tentu saja banyak mengadakan perjanjian internasional. Secara formal perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara kita tidak mengenal penggolongan. Namun demikian, suatu perjanjian internasional dapat dikelompokkan dalam bermacam-macam penggolongan yang didasarkan

atas hal-hal tertentu. Adapun klasifikasi dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a.         Menurut subjeknya

1.                  Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.

2.                  Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

3.                  Perjanjian antar-subjek hukum internasional selain negara.

b.        Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian

1.                  Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan dua negara tersebut.

2.                  Perjanjian multilateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara yang mengatur kepentingan semua pihak.

c.         Menurut isinya

1)      Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian.

2)      Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan.

3)      Segi hukum, seperti status kewarganegaraan, ekstradisi dan sebagainya.

4)      Segi batas wilayah, seperti batas laut teritorial, batas alam daratan dan sebagainya.

5)      Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabahpenyakit, dan sebagainya.

d.        Menurut proses pembentukannya

1.                  Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.

2.                  Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan kata persetujuan).

e.         Menurut sifat pelaksanaan perjanjian

1.                  Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties), yaitu suatu perjanjianyang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu.

2.                  Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terusmenerus selama jangka waktu perjanjian berlaku.

f.         Menurut fungsinya

1.                  Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.

2.                  Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat-akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau bersifat bilateral.

Bagaimana perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia? Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia selalu berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebijakan politik luar negeri negara Indonesia yang bersifat bebas aktif dan kepentingan nasional Negara Indonesia. Dengan kata lain, apabila terdapat perjanjian internasional yang bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Indonesia telah banyak sekali melakukan perjanjian internasional dengan pihak asing baik berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah melakukan 4.485 perjanjian internasional dalam berbagai bentuk, mulai traktat, agreement, sampai dengan nota kesepahaman. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam pergaulan internasional. Selain itu, semakin menegaskan keberadaan negara lain atau organisasi internasional dalam membantu perwujudan cita-cita dan tujuan negara kita melalui proses pembangunan yang sedang dilakukan.

Info Kewarganegaraan

Tahapan perjanjian internasional:

1.                  Perundingan (negotiation)

2.                  Penandatanganan (signature)

3.                  Pengesahan (ratification)

4.                  Pengumuman (declaration

 C. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia

1.   Pengertian Perwakilan Diplomatik

Kalian pernah mendengar istilah duta besar atau konsul jenderal? Atau pernah melihat kantor kedutaan besar negara asing di negara kita? Mengapa mereka berada di negara kita? Pertanyaan tersebut akan dikupas jawabannya dalam materi pembelajaran pada bagian ini.

Duta besar dan konsul jenderal merupakan dua unsur yang ada dalam perwakilan suatu negara di negara lain. Hal tersebut merupakan instrumen atau sarana yang melaksanakan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perwakilan dalam arti politik dan perwakilan dalam arti nonpolitik.

Perwakilan dalam arti politik sering disebut perwakilan diplomatik, sedangkan perwakilan non-politik sering disebut dengan istilah konsuler. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengkaji terlebih dahulu tentang perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Atau dengan kata lain, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negeri. Seseorang

yang diberi tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara biasanya disebut sebagai diplomat.

Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, suatu negara biasanya saling menempatkan perwakilan diplomatik dengan negara mitranya.

Bagaimana prosedur pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di negara lain? Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik, secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut .

1.                  Kedua belah pihak/negara melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar informasi tentang kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. Kegiata ini biasanya dilakukan oleh kepala negara atau departemenluar negeri masing-masing.

2.                  Masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan persetujuan (agreement) untuk menempatkan diplomat (duta besar/duta) yang dicalonkan oleh masing-masing pihak/negara. Setiap diplomat yang dicalonkan tersebut belum tentu diterima, tergantung pada penilaian negara yang akan menerimanya. Apabila seorang calon dianggap persona

3.                  non-grata oleh negara penerima, berarti calon tersebut ditolak. Dengan demikian, harus diajukan calon lain sampai mendapatkan persetujuan.

4.                  Setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk saling menempatkan diplomat, maka diplomat tersebut menerima surat kepercayaan (letterof credence) dari departemen luar negeri masing-masing yang telah ditandatangani oleh kepala negara. Surat kepercayaan tersebut menerangkan kebenaran identitas calon diplomat tersebut.

5.                  Para penerima surat kepercayaan (diplomat) harus menemui direktur protokol departemen luar negeri untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan yang harus mereka laksanakan saat bertugas.

6.                  Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak/negara yang akan menerima. Surat kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada kepala negara penerima.

Adapun, surat kepercayaan kuasa usaha, diberikan kepada menteri luar negeri negara penerima. Dalam upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, seorang diplomat menyampaikan pidato di hadapan kepala negara penerima. Isi pidato tersebut harus sudah diketahui oleh menteri luar negeri negara penerima.

2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Secara umum seorang perwakilan diplomatik mempunyai tugas yang mencakup hal-hal berikut ini.

1.                  Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

2.                  Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya.

3.                  Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.

4.                  Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.

5.                  Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, dia dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis dari pemerintah negaranya. Misalnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, seorang diplomat dapat menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut.

1.                  Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima.

2.                  Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.

3.                  Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

4.                  Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

5.                  Memeliharan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa saja fungsi perwakilan diplomatik bagi Bangsa Indonesia? Bagi Bangsa Indonesia penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana berikut.

1.                  Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.

2.                  Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.

3.                  Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.

4.                  Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5.                  Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

6.                  Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.

7.                  Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.

8.                  Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian.

9.                  Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

3. Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Secara umum semua negara yang membuka perwakilan diplomatik di negara lain, mempunyai perangkat perwakilan diplomatik. Bagaimana dengan perangkat perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia? Unsur atau perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga berikut.

a.        Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1.                  mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan Republik Indonesia;

2.                  melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia;

3.                  memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kepada menteri luar negeri;

4.                  melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, duta besar luar biasa dan berkuasa

penuh mempunyai wewenang untuk:

1.                  menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan diplomatik;

2.                  mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan;

3.                  melakukan tindakan-tindakan otorisasi, yaitu berwenang mengatur penggunaan anggaran.

b.        Kuasa Usaha

Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar luar biasa dan berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Kuasa Usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara, tetapi kuasa usaha ini ditempatkan oleh Menteri Luar Negeri RI kepada menteri luar negeri pihak negara penerima.

c.         Atase-Atase Republik Indonesia

1) Atase Pertahanan

Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari kementerian pertahanan dan keamanan yang diperbantukan kepada kementerian luar negeri. Perwira ini ditempatkan di perwakilan luar negeri dengan status sebagai unsur korps diplomatik. Mereka melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan. Atase pertahanan mempunyai fungsi untuk:

a)   mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan;

b)      mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah;

c)      melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh kepala perwakilan RI tempat ia bertugas;

d)     mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala perwakilan RI yang terkait;

e)      memberikan laporan perkembangan, sasaran dan pendapat baik diminta maupun tidak, mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah keamanan dan pertahanan, kepada perwakilan RI setempat.

2) Atase Teknis

Atase teknis adalah pegawai negeri RI dari kementerian luar negeri atau pegawai negeri dari kementerian lain atau dari lembaga pemerintahan nonkementerian. Mereka diperbantukan kepada kementerian luar negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang mengirimkan atau sesuai dengan tugas pokok lembaga pemerintah. Atase teknis diangkat dan diberhentikan oleh menteri luar negeri atas usul menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

Info Kewarganegaraan

Tujuan diadakannya perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut:

1.                  memelihara kepentingan negaranya di negara lain, sehingga jika terjadi suatu masalah, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah untuk menyelesaikannya;

2.                  melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima;

3.                  menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang hubungan internasional, tentunya kalian semakin paham bahwa bangsa Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperlancar proses pembangunan nasional. Hubungan internasional yang dijalin oleh negara Indonesia dengan  negara lain tentunya akan berjalan efektif jika didukung oleh warga negaranya.

Coba kalian renungkan! Apa saja bentuk dukungan yang dapat kalian berikan terhadap upaya bangsa Indonesia dalam menjalin kerja sama atau hubungan dengan bangsa lain?

Rangkuman

1.        Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi pada bab ini adalah hubungan internasional, kerja sama internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

2.        Intisari Materi

1.                  Secara umum hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.

2.                  Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain; dan faktor ekternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

3.                  Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

4.                  Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap perundingan (negotiation); penandatanganan (signature); pengesahan(ratification); dan pengumuman (declaration).

5.                  Perwakilan diplomatik, perwakilan suatu negara di negara lain dilakukan dalam rangka menjalin hubungan internasional dengan negara tersebut.