Peristiwa Penting Kabinet Pemerintahan Jokowi

Hi, disini saya udah buat berbentuk makalah ya, kalau mau dicopy silahkan :)

1. Kabinet Pemerintahan Joko widodo
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Politik
4. Bidang Sosial
5. Bidang Pertahanan
 link ?
https://drive.google.com/open?id=0B_yvTCa4WcZyYnhnbU5Rd0t2XzA

PERISTIWA PENTING PADA MASA

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas pelajaran Sejarah Indonesia

Disusun Oleh :

Debby Triani Oktavia

155772

XII AKUNTANSI

SMK NEGERI 2 JAKARTA

BISNIS MANAJEMEN & TEKNIK INFORMATIKA

JL. BATU NO.3, RT.6/RW.1, GAMBIR 10110

JAKARTA PUSAT

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul “Peristiwa Penting Pada Masa Pemerintah Joko Widodo”. Atas bantuan guru dan pembimbing kami semua, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak menerima termakasih kepada :

1. Ibu Masyitoh, selaku Guru pembimbing akan mata pelajaran sejarah Indonesia.yang menambahkan dorongan, masukan kepada penulis.

2. Ibu Nila, M.Pd, selaku wali kelas kami, yang banyak menambahkan materi pendukung, masukan, bimbingan kepada penulis.

Penulis sadar bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh dikarenakan itu, panduan dan kritik yang membangun dari rekan-rekan benar-benar dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini.

                                                                   Jakarta, 16 September 2017

                                                                   Debby Triani Oktavia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

            Latar belakang dibuatnya makalah peristiwa penting yang terjadi pada masa Joko Widodo adalah untuk sebagai tolak ukur kabinet kabinet yang lalu dengan sekarang. Agar dapat membandingkan kerja dari kabinet kabinet yang pernah dibentuk sebelumnya.

1.2. TUJUAN
            Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :

1.      Agar mengerti apa yang dimaksud kabinet dan pekerjaannya

2.      Hal – hal penting apa yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo

3.      Agar siswa dan siswi seluruh kota di Indonesia tidak buta akan pentingnya sebuah kabinet dan peristiwa apa saja yang pernah terjadi di bumi pertiwi saat dipimpin Joko Widodo

4.      Supaya bisa dijadikan tolak ukur bagi peneliti lain yang ingin menjadikan makalah ini refensi penilitiannya

1.3. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Makalah berisi tentang ilmu atau teori yang berkaitan dengan tema yang diambil dalam makalah, yakni :

1.      Kabinet pada pemerintahan Joko Widodo

2.      Peristiwa Penting pada Pemerintah Joko Widodo

a.       Bidang Ekonomi

b.      Bidang Politik

c.       Bidang Sosial

d.      Bidang Pertahanan

BAB II

LANDASAN TEORI

1.      A. Pengertian Kabinet

Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet

B. Pengertian Kabinet Kerja

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

2.      A. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.

B. Pengertian Deputi Bidang Ekonomi

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.      A. Pengertian Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. 

B. Pengertian Bidang Politik

Bidang politik merupakan sebuah bidang atau lembaga pada sebuah oganisasi atau negara yg mengurusi ttg kenegaraan tersebut.

4.      A. Pengertian Sosial

istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan dan seterusnya. Dan juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikataka sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi

B. Pengertian Bidang Sosial

Bidang sosial adalah bidang yang membahas kegiatan manusia sehari-hari

5.      A. Pengertian Bidang Pertahanan

Bidang pertahanan negara adalah bidang yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara tersebut.Contohnnya organisasi militer dan TNI.
maaf kalua salah

BAB III

PEMBAHASAN

1.      Kabinet pemerintahan Joko Widodo

Presiden		Wakil Presiden
Joko Widodo			Jusuf Kalla

Anggota Kabinet

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.^[7] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja

No.	Jabatan		Pejabat				Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan				Tedjo Edhy Purdijatno		27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
					Luhut Binsar Panjaitan		12 Agustus 2015	27 Juli 2016
					Wiranto		27 Juli 2016	Petahana
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian				Sofyan Djalil		27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
					Darmin Nasution		12 Agustus 2015	Petahana
3		Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya				Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
						Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
						Luhut Binsar Panjaitan	27 Juli 2016	Petahana
4		Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				Puan Maharani	27 Oktober 2014	Petahana
Menteri
5		Menteri Sekretaris Negara				Pratikno	27 Oktober 2014	Petahana
6		Menteri Dalam Negeri				Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	Petahana
7		Menteri Luar Negeri				Retno Lestari Priansari Marsudi	27 Oktober 2014	Petahana
8		Menteri Pertahanan				Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	Petahana
9		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia				Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	Petahana
10		Menteri Keuangan				Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Sri Mulyani Indrawati	27 Juli 2016	Petahana
11		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral				Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016
						Luhut Binsar Panjaitan (Pelaksana Tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016
						Ignasius Jonan[9]	14 Oktober 2016	Petahana
12		Menteri Perindustrian				Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	Petahana
13		Menteri Perdagangan				Rachmat Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
						Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
						Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016	Petahana
14		Menteri Pertanian				Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	Petahana
15		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan				Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	Petahana
16		Menteri Perhubungan				Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	Petahana
17		Menteri Kelautan dan Perikanan				Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	Petahana
18		Menteri Ketenagakerjaan				Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	Petahana
19		Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	Petahana
20		Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	Petahana
21		Menteri Kesehatan				Nila Djuwita Anfasa Moeloek	27 Oktober 2014	Petahana
22		Menteri Pendidikan dan Kebudayaan				Anies Rasyid Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	Petahana
23		Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				Muhammad Nasir	27 Oktober 2014	Petahana
24		Menteri Sosial				Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	Petahana
25		Menteri Agama				Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	Petahana
26		Menteri Pariwisata				Arief Yahya	27 Oktober 2014	Petahana
27		Menteri Komunikasi dan Informatika				Rudiantara	27 Oktober 2014	Petahana
28		Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	Petahana
29		Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Yohana Yembise	27 Oktober 2014	Petahana
30		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi				Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Asman Abnur	27 Juli 2016	Petahana
31		Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional				Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015
						Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
						Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	Petahana
32		Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional				Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016
						Sofyan Djalil	27 Juli 2016	Petahana
33		Menteri Badan Usaha Milik Negara				Rini Soemarno	27 Oktober 2014	Petahana
34		Menteri Pemuda dan Olahraga				Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	Petahana

Proporsi Partai

Partai		Menteri		Periode Jabatan
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2014–
		Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	2014–
		Yasonna Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	2014–
		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2014–
		Pramono Anung	Sekretaris Kabinet	2015–
	Partai Kebangkitan Bangsa	Hanif Dhakiri	Menteri Ketenagakerjaan	2014–
		Eko Putro Sandjojo	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2016–
		Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	2014–
	Partai Golongan Karya	Luhut Binsar Panjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	2016–
		Airlangga Hartarto	Menteri Perindustrian	2016–
	Partai NasDem	Siti Nurbaya Bakar	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2014–
		Enggartiasto Lukita	Menteri Perdagangan	2016–
	Partai Hati Nurani Rakyat	Wiranto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2016–
	Partai Persatuan Pembangunan	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	2014–
	Partai Amanat Nasional	Asman Abnur	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2016–

Pejabat setingkat menteri[

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung		Andhi Nirwanto (Pelaksana Tugas)	21 Oktober 2014	20 November 2014
			Muhammad Prasetyo[10]	20 November 2014	Petahana
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia		Moeldoko[11]	30 Agustus 2013	8 Juli 2015
			Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015	Petahana
3	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015
			Badrodin Haiti	17 Januari 2015 (Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)	13 Juli 2016
			Tito Karnavian	13 Juli 2016	Petahana
4	Sekretaris Kabinet		Andi Widjajanto	3 November 2014	12 Agustus 2015
			Pramono Anung[12]	12 Agustus 2015	Petahana

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Keterangan
1	Kepala Badan Intelijen Negara		Marciano Norman	19 Oktober 2011	8 Juli 2015
			Sutiyoso	8 Juli 2015	9 September 2016
			Budi Gunawan	9 September 2016	Petahana
2	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		Mahendra Siregar	1 Oktober 2013	27 November 2014
			Franky Sibarani	27 November 2014	27 Juli 2016
			Thomas Trikasih Lembong	27 Juli 2016	Petahana
3	Kepala Badan Ekonomi Kreatif		Triawan Munaf	26 Januari 2015	Petahana	Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri[13]

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Staf Kepresidenan		Luhut Binsar Panjaitan[14]	31 Desember 2014	2 September 2015
			Teten Masduki[15]	2 September 2015	Petahana

Wakil menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri		Abdurrahman Mohammad Fachir	27 Oktober 2014	Petahana
2	Wakil Menteri Keuangan		Mardiasmo	27 Oktober 2014	Petahana
3	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Arcandra Tahar[16]	14 Oktober 2016	Petahana

2.      Bidang Perekonomian

Pada masa pemerintahan Jokowi – JK yang sudah berjalan selama 1 tahun ini banyak pencapaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Jokowi – JK. Beberapa di antaranya merupakan pencapaian di bidang ekonomi. Walaupun terkadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi – JK terkadang mendapat tanggapan negatif dari rakyat. Berikut merupakan pencapaian pemerintahan Jokowi – JK selama satu tahun masa jabatannya:

1. Pemrerintah pada masa Jokowi – JK melakukan transformasi fudamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:

§  Mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.

§  Tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan.

§  Mendorong pembangunan yang merata di luar pulau jawa.

2. Pengurangan terhadap subsidi bbm yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja pusat dan pembangunan daerah tertinggal.
3. Pemerintah meletakan fondasi pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktifitas, dan kemakmuran rakyat.
4. Pemerintahan Jokowi – JK juga menyelesaikan beberapa proyek yang sempat berhenti (mangkrak) seperti:

§  Waduk Jati Gede

§  Waduk Nipah Sampang

§  PLTU Batang

§  Jalan Tol Solo

§  LRT

5. Peningkatan Layanan Publik di bidang Investasi dengan cara mempersingkat waktu perizinan bagi para investor.
6. Dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga isi paket kebijakan itu yaitu:

§  Kebijakan 1: Menggerakan ekonomi, mengembakan ekonomi makro yang kondusif, melindungi masayarakat yang berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi perdesaan.

§  Kebijakan 2: keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, penurunan pajak bunga deposito.

§  Kebijakan 3: penurunan harga bbm, peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit usaha rakyat.

7. Pembangunan yang terus berlanjut di luar pulau jawa untuk mendorong kegiatan ekonomi antar pulau, contoh pembangunan meliputi:

§  Tol Trans Sumatera

§  Tol Trans Papua

§  Pembangunan Tol Laut

§  Dll.

8.   Di sektor kelautan pemerintah juga melakukan perombakan dengan secara besar – besaran, karena pemerintahan Jokowi – JK mengandalkan sektor kemaritiman sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Hal ini di buktikan dengan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia bagi para pelaku ilegal fishing. Setelah adanya tindakan tegas bagi para pelaku ilegal fishing di Indonesia terbukti dengan meningkatnya produksi perikanan di Indonesia.
9. Pembangunan Infrastruktur penghubung juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti: bandar udara, Jalan Darat perintis, dan pelabuhan.
10.  Pemerintah juga menargetkan Swasembada pangan untuk negeri.
11. Pemerintah juga mulai melaksanakan dana untuk pembangunan desa. Hal ini ditujukan untuk pengembangan perekonomian di pedesaan

5 Hal yang tercapai dalam pemerintahan Joko Widodo dan patut dipuji

1. Keberhasilan Tax Amnesty

Keberhasilan Tax Amnesty ini didapat Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu, Luhut mendapati program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dijalankan di Indonesia dinilai sukses, Pemerintah Amerika Serikat pun memujinya.

Hingga 6 Oktober 2016, nilai komposisi harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan lewat tax amnesty mencapai Rp 3.718 triliun. Komposisi itu terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 2.612 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 967 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 139 triliun.

Selain itu, jumlah SPH mencapai 389.984 wajib pajak. Adapun komposisi uang tebusan berdasarkan SPH sebesar Rp 91,2 triliun.
Pemerintah menargetkan perolehan dana tebusan bisa mencapai Rp 165 triliun pada Maret 2017.

2. Keberanian memangkas subsidi bahan bakar

Pujian lain yang didapat oleh pemerintahan Joko Widodo adalah keberaniannya dalam memangkas subsidi bahan bakar. Pujian tersebut diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat Presiden Jokowi bertamu ke Gedung Putih di tahun 2015.

Obama memberikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Indonesia. Menurutnya, memangkas subsidi BBM adalah langkah berani sebab masalah subsidi BBM terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah. Dengan memangkas subsidi, pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur.

3. Perbaikan kemudahan usaha untuk UKM

Director of Global Indicators Group Bank Dunia Augusto Lopez Claros memuji upaya serius pemerintah Indonesia memperbaiki kemudahan berusaha, terutama yang ditujukan untuk usaha kecil menengah.

Dalam siaran pers Bank Dunia, ia mengungkapkan selama ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah cukup tepat untuk dapat meningkatkan indeks kemudahan berbisnis.

4. Paket kebijakan ekonomi

Apresiasi lain yang didapat oleh pemerintah Jokowi adalah mengenai paket kebijakan ekonomi. Bank Dunia menilai bahwa kebijakan ini merupakan kunci bagi Indonesia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi global sehingga tetap dapat mengalami pertumbuhan. Akibat paket kebijakan ekonomi ini, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya.

5. Reformasi kebijakan ekonomi

Baru-baru ini Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde juga memberikan pujian atas kebijakan ekonomi yang diambil Jokowi.

Reformasi kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya pengurangan subsidi BBM, dinilai telah memberikan ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Lagarde menilai Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang tangguh. Hal ini karena ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di tengah perekonomian global yang tengah lesu.

Disetiap aspek positif pasti ada yang negatif, berikut aspek negatif perekonomian saat pemerintahan Joko Widodo

1. Defisit fiskal, anggaran dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan berbagai permasalahan yang diwariskan Pemerintahan sebelumnya tidak diantisipasi dan direspon dengan baik sehingga mengakibatkan mundurnya perekonomian nasional.
2. Meningkatnya kemiskinan dan semakin tinggi kesenjangan sosial (Gini Ratio).
3. Meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa.
4. Lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum sehingga tidak mendorong terciptanya ‘lingkaran kebaikan’ pada institusi penegak hukum.
5. Hutang luar negeri melonjak sangat drastis bertolak belakang dengan janji saat kampanye. Pemerintahan Jokowi-JK harusnya ightiar maksimal menggenjot pendapatan migas dan non migas. Jika meminjam harusnya dari dalam negeri dengan menghimpun dana masyarakat.
6. Korupsi yang massif di pusat dan daerah pada masa pemerintahan sebelumnya, berpotensi semakin melonjak karena intervensi Presiden lewat Inpres/Keppres.
7. Pemberantasan illegal mining, illegal logging, illegal impor dan sejenis, tidak agresif seiring sejalan dengan pemberantasan illegal fishing.
8. Pembakaran lahan yang tidak tuntas pada pemerintahan sebelumnya tidak diantisipasi sesuai dengan janji, mengakibatkan penderitaan rakyat yang luar biasa.
9. Penyerapan anggaran pemerintahan Jokowi-JK sangat rendah dan lambat.
10. Transparansi dan akuntabilitas berbagai ‘Mega Proyek’ bermasalah, serta melanggar asas-asas Good Government Governance seperti misalnya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
11. Penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang sudah mencapai 80 Trilyun dan akan terus meningkat, sangat rawan dikorupsi.
12. Kualitas dan kompetensi para Menteri kurang memadai menghadapi kompleksnya permasalahan bangsa dan negara saat ini. Menurutnya Mayoritas Menteri tidak berani melakukan terobosan penyegaran dan penggantian para pejabat eselon 1 s/d 3 yang menjadi eksekutor di lapangan.
13. Banyaknya janji baik pada saat kampanye Pilpres maupun janji setelah dilantik, tidak atau belum direalisasikan.
14. Pemerintahan Jokowi-JK harus menahan diri untuk tidak mudah berjanji kepada rakyat, meskipun bisa dipahami alasan dan tujuannya untuk kebaikan.

3.      Bidang Politik

1.      Operasi Pemberantasan Pungli

Jokowi mengawali perangnya atas pungli melalui gerakan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membentuk tim khusus untuk memerangi pungli bernama Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto ditunjuk sebagai penanggung jawab tim tersebut. Penggerak utama satgas ini akan diprioritaskan pada Polri yang melibatkan kementerian terkait.

Pungli sekecil apa pun merupakan budaya kerja yang tak sehat. Bahkan, berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang jauh lebih besar.

Presiden yang akrab disapa Jokowi itu sadar betul kerugian yang ditimbulkan pungutan liar alias pungli tidak lebih besar, dibanding kasus-kasus lainnya. Namun dia bertekad akan tetap memberantasnya. Dia pun menegaskan akan terus mengawasi pungli dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengurusan perizinan. Hal itu dibuktikan dengan penangkapan petugas 'nakal' di Kementerian Perhubungan. Penangkapan tersebut terjadi beberapa menit setelah pembentukan Saber Pungli. Setelah pengungkapan tersebut, bertubi-tubi pungli di sejumlah instansi terkuak.

2. Perppu Hukuman Kebiri

Pada tahun kedua pemerintahannya, Jokowi meneken sebuah Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kontroversial. Perppu itu adalah Perppu Perlindungan Anak yang memuat hukuman kebiri kimia. Kebiri dipilih Jokowi menjadi sanksi terberat bagi pelaku kejahatan seksual ke anak.

"Saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat secara signifikan," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016.

Menurut dia, aturan ini akan‎ memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau populer disebut Perppu Kebiri akhirnya disetujui DPR dalam rapat paripurna. Pengesahan itu dilakukan pada Rabu, 12 Oktober 2016.

3. Eksekusi Mati

Tak ada kata ampun bagi pelaku kejahatan terkait narkotika. Konsistensi ini ditunjukkan Jokowi lewat eksekusi mati jilid III yang dilaksanakan pada Jumat, 29 Juli 2016.
Walau mendapat protes dari sejumlah negara, keluarga dan masyarakat, Jokowi tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati bagi terpidana yang terbukti mengedarkan atau membawa masuk narkoba ke Indonesia.

Saat ini, masih banyak terpidana mati yang menanti pelaksanaan hukuman tersebut. Namun, belum ada sinyal dari pemerintahan Jokowi-JK soal pelaksanaan eksekusi mati jilid 4. 

4. Kasus HAM Masa Lalu

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya soal penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Dia pun memerintahkan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BIN untuk menyelesaikannya pada tahun ini. Namun, Jokowi meminta agar masyarakat bersabar soal penyelesaian kasus yang sudah mengerak tersebut.

Sementara itu, Jaksa Agung M Prasetyo berjanji Kejaksaan tidak akan berhenti mengusut kasus pelanggaran HAM bila bukti-bukti pelanggaran tersebut tidak dapat ditemukan. Dia mengatakan Kejaksaan akan menempuh jalur rekonsiliasi. Salah satunya dengan mempertimbangkan permintaan maaf.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan dugaan pelangaran HAM berat masa lalu. Tim gabungan itu terdiri dari sejumlah unsur.

5. Paket Kebijakan Hukum

Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan hukum. Paket ini memang masih terus dibahas untuk menemukan formulasi yang tepat sehingga pelaksanaannya bisa berjalan efektif.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, selama ini, banyak komplain soal penerapan hukum di Indonesia yang justru tidak memberi kepastian hukum, berbelit, dan terlalu panjang prosesnya. Saat ini, Indonesia memiliki banyak undang-undang dan aturan yang cenderung saling bertabrakan dan berbeda arah. Hal ini yang diduga menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum.

6 Evaluasi Hukum dan Politik pemerintahan Joko Widodo

1.      Pemerintahan Jokowi-JK telah mengintervensi terlalu jauh urusan internal partai politik yang berseberangan dengan pemerintah. 

Padahal dalam UU Partai Politik, Kementerian Hukum dan HAM hanya menjalankan keputusan pengadilan dengan menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik.

Kasus konflik pergantian kepemimpinan di Golkar dan PPP adalah tragedi politik di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mengancam iklim demokrasi di Indonesia.

Dalam kasus ini kami menyarankan agar Pemerintahan Jokowi-JK belajar dari Pemerintahan SBY yang lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai, meskipun bersebrangan dengan Pemerintah pada saat itu.

2.      pencabutan 3.143 peraturan daerah oleh Pemerintahan Jokowi-JK tanpa kajian yang komprehensif, transparansi, pelibatan publik, dan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah.

Pembatalan Perda tahun ini adalah yang terbanyak untuk kurun waktu satu tahun berjalan. Perda yang dibatalkan termasuk Perda pendidikan gratis seperti Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis. Padahal sebelumnya Kemendagri mengatakan Perda yang dicabut hanya Perda investasi, retribusi, dan pajak.‎

Dalam hal ini kami menilai Pemerintahan Jokowi-JK kurang menghargai Perda yang merupakan produk politik daerah yang memiliki konteks kearifan lokal. Jika tidak hati-hati, pencabutan perda besar-besaran ini mengancam otonomi masing-masing daerah dan merupakan wujud kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi dengan pemerintahan daerah.

3.      Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat pejabat negara secara tidak cermat dan inkonsisten. 

Publik mempertanyakan pengangkatan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan ganda,  pemilihan Jaksa Agung dari unsur partai, dan masuknya menteri dari anggota koalisi baru pemerintahan.

4.      Presiden Jokowi telah bersikap pasif terhadap perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI yang mengancam  Pancasila, sila Ketuhananan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. 

Sikap diam dan pembiaran Presiden telah membangun interpretasi publik, terutama umat Islam bahwa Presiden melindungi arogansi dan perbuatan penistaan terhadap ayat suci Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Ada kesan Presiden telah mencontohkan kepada warga negara, “salah benar teman harus dibela dan dilindungi”.

5.      paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi harus segera disusun dan dilaksanakan. 

Saat ini indeks rule of law Indonesia peringkat 52 dan indeks persepsi korupsi pada urutan 88. Kami mempertanyakan realisasi Nawacita Presiden Jokowi No.4 yang menyebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Menurut kami ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi-JK diantaranya adalah : (1) adanya konsistensi dan kepastian hukum bagi semua, (2) aparat penegak hukum yang bersih dan profesional, (3) tidak adanya intervensi terhadap penegakan hukum, (4) adanya peningkatan pelayanan publik, dan (5) adanya keteladan pejabat publik dalam melaksanakan putusan hukum. Jika ini tidak diperhatikan maka jangan berharap akan terjadi perbaikan budaya hukum di Indonesia.  

6.      Pemerintahan Jokowi-JK telah mengancam independensi dan kebebasan pers dengan memblokir beberapa media online Islam tanpa ketelitian, klarifikasi, dan transparansi. 

Diantaranya arrahmah.com, hidayatullah.com, dakwatuna.com, eramuslim.com, kiblat.net dan media online Islam lainnya. Cara-cara seperti ini mengingatkan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter.

Seharusnya Pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Selain itu perlu melibatkan para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam. Jangan sampai, media yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal. Jika demikian, kedepan eksistensi media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam.

4.      Bidang Sosial

Dalam bidang sosial,Pemerintahan Jokowi-JK ini membuat langkah perdana dengan Kartu Indonesia Sehat. Langkah ini mengundang tanda tanya besar,sebab KIS yang di kampanyekan sebagai program unggulan Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014 yang lalu ternyata berjalan tertatih-tatih karena 'berbenturan' dengan program kesehatan nasional dalam bentuk BPJS  Kesehatan yang sudah dipayungi oleh Undang Undang. Kartu Indonesia Sehat disebut tertatih-tatih karena setelah diluncurkan di awal Pemerintahan Jokowi-JK sampai sekarang hampir kurang terdengar keberadaan & mekanisme operasionalnya pun tidak diketahui secara mendalam oleh rakyat Indonesia. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memiliki beberapa pekerjaan rumah terkait masalah sosial, di antaranya adalah kemiskinan.

5.      Bidang Pertahanan

1.      pembangunan pertahanan negara diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

2.      menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan yang diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara, pengintegrasian sistem pertahanan negara, pembangunan, pembangunan kelembagaan, pembangunan industri pertahanan, pembangunaan berbasis teknologi, kerja sama internasional, pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan wilayah pertahanan. pemberdayaan pertahanan negara dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasionl daan seluruh wilayah negara yang dalam rangka menghadapi ancaman.

3.      pengerahan kekuatan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundanng-undangan, terutama yang menyangkut tataran kewenangan dan tanggung jawab pengerahan.

4.      pembangunan legislasi melalui percepatan proses pelaksanaan program legislasi nasional bidang pertahanan

5.      pelaksanaa anggaran pertahanan negara secara tepat dan komprehensif terhadap semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan negara

6.      pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis dalam bentuk pengawasann internal dan eksternal yang sudah melembaga sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN

Pemerintahan Jokowi – JK pada tahun pertamanya bekerja sudah cukup baik untuk perkembangan ekonomi hal ini terbukti dengan meningkatnya cadangan devisa negara, banyaknya para investor yang mulai masuk ke Indonesia,  dan neraca perdagangan yang surplus. Selain itu pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi – JK Sudah mulai terasa dan hal ini tentu akan membantu masyarakat untuk  mengembangkan perkekonomian. Walaupun sudah banyak hal yang dicapai, pemerintah Indonesia juga masih punya banyak masalah yang belom dapat di atasi seperti: konflik, pengangguran, kemiskinan,dll. Tetapi untuk saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk kedepannya dan diharapkan juga Indonesia siap untuk menghadapi persaingan di MEA.  

BAB V

SARAN DAN PENUTUP

1.      Saran

Pertama, hendaknya pemerintahandikelola dengan sungguh-sungguh taat pada azas Pemerintahan Presidensial sesuai UUD 1945. Artinya, Presiden adalah kepala pemerintahan yang mutlak mengandalkan keahlian dan kompetensi para anggota kabinetnya, dan mereka itu sepenuhnya bekerja dibawah kendali dan tanggung-jawab Presiden. Loyalitas tunggal mutlak diikuti apabila roda pemerintahan presidensial diharapkan berjalan sepenuhnya dengan efisien dan produktif. Dengan demikian jabatan Menteri terhindar dari "dagang sapi" yang bersifat transaksional dengan para politisi partai politik di DPR.  Dari mana kekuatan Presiden menegakkan dan menjalankan pemerintahan seperti itu? Mandat untuk itu diperoleh langsung dari rakyat melui pilpres. Hasil pilpres yang lalu menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Kedua, penentuan jumlah Menteri yang membidangi sektor-sektor pelayanan publik semestinya dikaji dengan cermat sesuai kebutuhan dan mengikuti sasaran pelayanan pemerintahan. Pada tahap awal perlu dikaji ulang sektor-sektor ekonomi yang perlu ditetapkan sebagai bidang kerja Menteri dan jajarannya di Kementerian yang dipimpinnya. Ini berarti, posisi Menteri yang jumlahnya 34 orang berikut para Wakil Menteri perlu ditinjau ulang. Ada beberapa sektor perekonomian yang harus menjadi perhatian utama, yakni:

(i) Sektor perekonomian yang menjamin ketersediaan produk-produk pertanian dengan titik berat pada ketahanan pangan. Menteri yang membidangi sektor ini adalah Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(ii) Sektor  sumber-daya alam (sda) dengan titik berat pada proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk-produk tambang yang mengedepankan adanya keseimbangan kepentingan dalam negeri untuk mendukung sektor industri manufaktur dan kepentingan peningkatan ekspor.Sektor ini termasuk pengelolaan energi minyak dan gas bumi dan energi terbarukan. Menteri yang membidangi sektor ini adalah Menteri Sumber-daya Alam dan Energi.

(iii) Sektor ketenagakerjaan yang memfokuskan diri pada kebijakan pengembangan SDM untuk industri serta pengawasan dan perlindungan ketenaga-kerjaan. Menteri Tenaga Kerja ditugasi membidangi sektor ini.

(iv) Sektor Perumahan dan pengawasan lahan yang bertugas memfasilitasi pembangunan perumahan serta yang mengawasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Badan Pertanahan Nasional masuk dalam lingkup sektor ini. Sertifikasi kepemilikan tanah haruslah menopang peningkatan nilai ekonomi dari tanah sesuai peruntukannya. Kerjasama lintas sektor dengan Pertanian dan Perindustrian mutlak dilakukan. Menteri Perumahan dan Pertanahan membidangi sektor ini.

(v) Sektor Perindustrian mengawal kegiatan perindustrian berupa kelangsungan kegiatan manufaktur mulai dari penyediaan bahan baku sampai barang jadi yang siap di lempar ke pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sektor ini ditopang oleh sektor perdagangan yang memfasilitasi proses impor dan ekspor yang efisien dan produktif. Menteri yang membidangi adalah Mentgeri Perindustrian dan Perdagangan.

(vi) SektorJasa jasa keuangan yang mendukung semua sektor tersebut diatas dikelola oleh institusi keuangan dan perbankan yang sudah ada sehingga tidak memerlukan penanganan khusus dalam suatu Kementerian. Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan komersial dapat melaksanakannya.

(vii) Keuangan sektor publik dari segi perekonomian makro yang perlu ditangani oleh seorang Menteri terbatas pada fiskal, sedangkan aspek moneter ditangani oleh Bank sentral sesuai undang-undang yang berlaku sekarang. Menteri Keuangan bertugas mengelola anggaran negara dan pendapatan negara dari pajak-pajak. Mengingat beban yang sangat berat pada pengelolaan penerimaan negara dari pajak, perlu dikaji lebih matang landasan hukum dan kebijakan yang berwawasan kepentingan para pelaku ekonomi dan masyarakat umum bagi upaya peningkatgan penerimaan pajak disamping lebih memberdayakan SDM perpajakan namun tetap di dalam naungan Kementerian Keuangan. Menyangkut anggaran, kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara negara perlu diperkuat dengan otorisasi anggaran berada ditangannya dan dilaksanakan oleh perangkat kerja dibawahnya.

(viii) Koordinasi lintas sektor ditangani secara khusus dan bersifatg thematis seperti perhubungan darat, laut dan udara serta pengembangan sistim logistik termasuk  infrastruktur pendukung di pelabuhan-pelabuhan. Konsep tol laut yang ditawarkan oleh Jokowi untuk menjaga ketersediaan pasokan barang diseluruh Indonesia dengan menekan seminim mungkin disparitas harga masuk dalam lingkup tugas Menteri Perhubungan dan Kelautan. Aspek kelautan mensyaratkan koordinasi lintas sektor.

(ix) Presiden Jokowi memerlukan "think-tank" untuk mebantunya merencanakan secara matang program kegiatan dan perangkat kebijakan sektor-sektor perekonomian. Mutlak diperlukan Kementerianyangmenangani perencanaan dan evaluasi program kegiatan termasuk pembiayaannya. Menteri Perencanaan dengan unit kerja BAPPENAS diberi tugas mengemban tanggungjawab ini.

(x) Industri Kreatif dan Pariwisata perlu lebih digalakkan karena ternyata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kementerian khusus perlu dilanjutkan untuk ini.

(xi)Kementerian yang mebidangi tugas tugas pemerintahan lainnya seperti Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pertahanan tetap dipertahankan. Khusus menyangkut Kementerian Luar Negeri, diplomasi ekonomi lebih dititik beratkan ketimbang diplomasi politik atau harus ada keseimbangan diplomasi ekonomi dan diplomasi politik. Setiap diplomat yang bertugas di luar negeri mulai dari Duta besar sampai atase, hendaknya dikembangkan menjadi pemasar yang handal bagi produk Indonesia dalam rangka menopang "Indonesia incorporated".

(xii) Sektor pengembangan SDM melalui pendidikan dan kebudayaan ditgangani oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Penangangan kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung bongkar pasang tidak mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Menteri Pendidikan dan Budaya seyogyanya fokus pada peletakan landasan kebijakan dan hukum yang menjadikan SDM Indonesia mampu bersaing memasuki industri-industri yang bermain di pasar global.

(xiii) Secara khusus Presiden Jokowi harus dibantu oleh seorang Menteri yang mengawal kebhinnekaan Indonesia dalam bingkai persatuan. Tugas ini penting untuk membangun perangkat lunak untuk menangkal segala bentuk gerakan yang akan merusak persatuan dan kebhinnekaan. Menteri ini harus menghimpun segala sumberdaya keahlian anthropologi yang memetakan eksistensi semua suku/etnis yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menjaga kesatuan dalam keberagaman asal usul etnis, budaya dan agama perlu pemetaan yang jelas untuk menangkal segala potensi perpecahan karena ideologi dan terutama karena agama. Dalam konteks ini menrut hemat saya keberadaan Kementerian Agama perlu direformasi agar kesan bahwa Kementerian ini hanya mengurusi kepentingan penduduk Indonedia yang beragama Islam dapat dihilangkan.

(xiv) Badan-badan yang mendukung ke-presidenan seperti Sekretariat Negara dan sekretariat Kabinet perlu disinkronkan dengan visi misi Jokowi Jk yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia pada Pilpres yang lalu.

Ketiga, mengacu pada paparan sebelumnya, maka perampingan Kabinet Jokowi dapat dilakukan. Organisasi yang ramping lebih mudah dikelola dan proses kerjanyapun bisa dikawal lebih produktif dan efisien. Manajemen artinya "get things done by others". Fungsi utama dari seorang manajer, direktur bahkan pemimpin tertinggi (CEO) disuatu organisasi sesungguhnya memerintah atau mengkondisikan bahwa orang lain yangmelaksanakan tugas pekerjaan. Seorang Presiden dalam tata pemerintahan negara tidak berbeda. Dia berfungsi memerintah (to govern) orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan. Disini mutlak diperlukan "trust" seorang Presiden kepada pembantunya, dan sebaliknya para pembantu (para menteri) bersikap "loyal" kepada Presiden karena sistim pemerintahan Indonesia adalah sistim Presidensial. Disisi lain, dalam rentang kendali kepemimpinan berjenjang mulai dari yang tertinggi sdampai eselon terbawah, hendaknya dihindari adanya atau seolah ada "matahari kembar". Kalau sampai terjadi dualisme kepemimpinan di tingkat manajemen manapun, maka roda pemerintahan akan terganggu yang berakibat pada terjadinya distorsi pelaksanaan kebijakan yang berujung pada inefisiensi yang bisa sangat membebani anggaran belanja pemerintahan.

Ke-empat, perlu dikembangkan sikap melayani ketimbang dilayani pada setiap tingkah laku dan tindakan para pejabat Pemerintahan. Di setiap "job description" seorang pejabat hendaknya tegas dinyatakan fungsi pelayanan masyarakat. Setiap pejabat adalah pemimpin pelayan dan pelayan pemimpin.

2.      Penutup

Sekian, semoga makalah yang saya buat dapat menjadi referensi kalian semua. Saya mengucapkan Selamat kepada Pak Jokowi dan Jusuf Kalla. Saya selaku rakyat sangat berkepentingan bahwa Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak berdua akan membawa Indonesia ke masa depan banggsa Indonesia yang lebih sejahtera lahir dan bathin. Sumbang saran ini saya sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai pembanding. Saya berharap paling tidak Tim Transisi Jokowi-JK membaca artikel ini untuk memperkaya "exercise" yang sedang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1.      https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

2.      https://id.wikipedia.org/wiki/Deputi_Bidang_Ekonomi

3.      https://brainly.co.id/tugas/1319635

4.      https://brainly.co.id/tugas/7888305

5.      https://brainly.co.id/tugas/4672281

6.      https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGtMHK9M7WAhUMi5QKHdVPA_AQFghdMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fid%2Finilah-daftar-lengkap-kabinet-kerja-presiden-jokowi%2Fa-18022740&usg=AOvVaw0EX7PX_7Mn5bl3pUgWlJB5

7.      https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja

8.      http://citraindonesia.com/ini-positif-dan-negatif-pemerintahan-jokowi/

9.      https://abdussofi16.wordpress.com/history/perekonomian-masa-jokowi/

10.  http://news.liputan6.com/read/2630652/5-gebrakan-jokowi-jk-di-bidang-hukum-selama-2-tahun-memerintah

11.  http://www.ngelmu.id/6-evaluasi-jokowi-jk-di-polhuka/

12.  https://www.kompasiana.com/telomania/6-bulan-gebrakan-pemerintahan-jokowi_5537583d6ea8342e50da42d7